jawaban soal pancasila akhir semester

Nama : toherman NIM : 130231616433 Prodi : Pendidikan Bahasa Arab/Off B 2013
JAWABAN UJIAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA
1. Penjelasan
a. Pancasila disebut sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia,yakni Pancasila
sebagai sarana ampuh untuk mempersatukan bangsa indonesia dan memberi petunjuk
dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita
yang beraneka ragam. Di samping itu adanya kesamaan cita-cita bangsa, Pikiranpikiran
yang mendalam tentang masa depan bangsa yang dilatar belakangi kejadiankejadian
masa lalu agar para warga negara Indonesia mendapat kehidupan yang lebih
baik.
b. Pancasila disebut sebagai Falsafah Hidup Bangsa Indonesia,yakni Pancasila
merupakan hasil pemikiran yang mendalam dari para pemimpin bangsa terdahulu.
Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa berfungsi sebagai pedoman dan pegangan
dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuyatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia di
manapun mereka berada
c. Pancasila disebut sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia,yakni Pancasila diwujudkan
dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental. Sikap mental
dan tingkah laku mempunyai ciri khas, ar tinya dapat dibedakan dengan Bangsa lain.
Ciri Khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian. Pancasila sebagai jiwa bangsa
lahir bersamaan adanya Bangsa Indonesia. Jadi,Pancasila lahir dari jiwa kepribadian
luhur bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya dan bersumber
dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri.
d. Pancasila disebut sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia ,yakni Pada saat
bangsa Indonesia mendirikan negara atau Proklamasi 17 Agustus 1945. Bangsa
Indonesia belum mempunyai Undang-undang Dasar Negara yang tertulis. Pada
tanggal 18 Agustus 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-undang
Dasar 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). PPKI merupakan
penjelmaan atau wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian
luhur itu untuk membela Pancasila untuk selama-lamanya.
2. Alasan para pendiri Bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai Dasar Negara
danmenjadi pedoman serta landasan dalampelaksanaan penyelenggaraan negara adalah
karena pancasila mengandung semua nilai-nilai secara sistematis, lengkap dan
harmonis. Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena
memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat
Indonesia dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang
merdeka.
3. Sesuai dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagai negara yang mayoritas
penduduknya beragama islam
a. apakah memang selayaknya syari’at Islam dijunjung tinggi dan dijadikan sumber
inspirasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesisa?
Syariat Islam selayaknya dijunjung tinggi, meskipun demikian tidak diperbolehkan
mengesampingkan agama lain. Karena Indonesia sendiri terdiri dari berbagai agama
dan kepercayaan. Yang bilamana salah satu agama di istimewakan akan
menimbulkan rasa iri oleh penganut agama lain,hal ini tentunya akan menimbulkan
perpecahan antar umat beragama. kita juga harus mengingat bahwa negara Indonesia
adalah negara pancasila terutama sila pertama.yang mengandung Nilai ketuhanan, artinya
adalah adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati
kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat
beragama. Yang diperlukan bangsa Indonesia pada saat ini adalah rasa nasionalisme, rasa
persatuan dan rasa sama-sama memiliki Indonesia agar penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia berjalan dengan baik.
b. Apakah hal ini berarti harus menjadikan Negara RI sebagai Negara Islam?
Tidak harus menjadikan Republik Indonesia sebagai negara Islam,justru karena
perbedaan yang ada diantara umat beragama menjadi penopang paling kuat dalam
suatu negara. Rasa saling menghargai umat beragama menjadi hal yang paling
penting untuk dilakukan. Disamping itu,perjuangan mewujudkan berlakunya syari’at
Islam di tengah-tengah masyarakat dapat dilakukan melalui gerakan-gerakan kultural dan
struktural melalui sarana politik, sebagai bentuk dari pengamalan syuro. Dalam konteks ini
maka pilihannya bukan negara Islam atau juga sistem khilafah yang menerapkan syariah
atau negara sekuler yang menolak syariah, tapi negara Indonesia yang merealisasikan nilainilai
universal ajaran agama (Islam) dalam bingkai Ukhuwwah Basyariyyah, Ukhuwwah
Islamiyyah, dan Ukhuwwah Wathaniyyah.
4. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bersifat sistematis-hirarkis
a. Alasan boleh/tidaknya mengamalkan Pancasila dengan menitikberatkan pada
salah satu sila saja
Tidak diperbolehkan mengamalkan Pancasila dengan menitikberatkan pada
salah satu sila saja. Karena seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945
dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden No.12
Tahun 1968 itu tersusun secara hirarkis-piramidal. Setiap sila (dasar/ azas)
memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain
sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan
mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena
itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh,
yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan
yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan
esensinya sebagai dasar negara.
b. Contoh pengamalan Pancasila yang didasarkan atas sifat sistematis-hirarkis dari
nilai-nilai Pancasila yakni Mengembangkan sikap saling menghargai antarsuku,
agama, ras, dan antargolongan. Sehingga tidak terjadi perpecahan antar warga
negara yang berbeda suku,golongan,agama, dan ras semisal bentrok antar suku.
Semua sama-sama warga negara Indonesia yang mempunyai rasa cinta
persatuan, kemanusiaan dan keTuhanan sesuai dengan nila-nilai pancasila.
c. Contoh pengamalan Pancasila yang tidak didasarkan atas sifat sistematishirarkis
dari nilai-nilai Pancasila yakni kecurangan yang terjadi saat pemilu, hal
ini sangat bertolak belakang dengan sila ke 5 pancasila yakni keadilan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam pelaksanaan pemilu marak sekali
penggunaan money politik hanya untuk memperoleh jabatan yang diinginkan.
Hal ini perlu dirubah dan bagi pelakunya harus dijatuhi hukuman yang setimpal.
Karena merugikan banyak pihak.
5. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dapat menampung dinamika perkembangan jaman
karena mengandung nilai-nilai dasar yang universal dan obyektif dan nilai-nilai
instrumental yang relatif dan subyektif
a. Pancasila dapat menampung dinamika perkembangan masyarakat.Sebagai
ideologi Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam
menjalankan aktivitas di segala bidang sehingga sifatnya harus terbuka, luwes
dan fleksibel tidak tertutup dan kaku melainkan harus mampu mengikuti
perkembangan jaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Pancasila
memberikan orientasi ke depan dan selalu menyadari situasi kehidupan yang
sedang dihadapi dan akan dihadapi di era keterbukaan/globalisasi dalam segala
bidang. contohnya Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Endriartono
Sutarto menilai kasus penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang
dilakukan Kopassus sebagai cara pasukan elit itu untuk memberantas
premanisme.Di kasus ini terjadi pemberantasan preman uang di lakukan oleh
pasukan Kopassus yang di anggap cara elit untuk membersihkan premanisme.
Di sini menurut saya sebaiknya tidak menyerang dengan cara menghabisi
preman yang di anggap cara elit , karna dengan melakukan penyerangan itu
seperti tidak hukum yang berlaku di Negara ini , kita orang biasa pun bisa
melakukan hal yang sama dengan cara pemberantasan kita sendiri. Tapi
mungkin jika kita memandang masalah ini dengan sudut pandang Pancasila ,
dan pihak yang bersangkutan memaknai pancasila dengan sangat mendalam
,tidak akan terjadi penyerbuan atau menghabisi untuk mengatasi premanisme
yang padahal sudah tersedia norma nya di Negara Hukum ini.
b. Ada kemungkinan Pancasila akan mengalami perubahan karena menganut
sistem ideologi terbuka. Namun hal ini dapat dicegah,Sifat keterbukaan
Pancasila ( sebagai ideologi terbuka ) memerlukan pembatasan. Dengan
demikian, Pancasila menjadi filter dari segala nilai yang datang dari berbagai
nilai budaya yang ada. Adanya pembatasan tersebut membuat dinamika
Pancasila sebagai ideologi Pancasila tidak kebablasan, tetapi tetap berlandaskan
pada nilai dasar yang ada.
6. Sikap yang harus dikembangkan dalam menyikapi keanekaragaman Bangsa Indonesia
yang multi suku, multi agama, dan multi budaya (kultur) berdasarkan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika yang bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila
Persatuan Indonesia adalah sebagai berikut :
 Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan
bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan
golongan.
 Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila
diperlukan.
 Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ikan.
 Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
 Mengembangkan sikap saling asah, saling asih, dan saling asuh.
 Tidak membeda-bedakan warna kulit, suku dan etnik
7. Nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman dalammengembangkan Demokrasi Indonesia
Berdasarkan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4 dari Pancasila) adalah sebagai berikut :
 Adanya perbedaan yang harus disertai tanggung jawab baik terhadap
masyarakat maupun secara moral terhadap Tuhan YME.
 Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa.
 Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan hidup bersama.
 Mengakui perbedaan individu,kelompok,ras,suku maupun agama karena
perbedaan adalah bawaan kodrat yang harus saling dihargai satu sama lain.
 Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang adil dan
beradab,menjunjung tinggi asas musyawarah,mewujudkan dan mendasarkan
suatu keadilan dalam kehidupan social agar tercapai tujuan bersama.
 Menjaga persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis,ekonomi,politik,social
budaya dan keamanan.
Referensi :
 http://bebery.wordpress.com/2013/04/07/dinamika-pancasila/
 http://puputmelati301.wordpress.com/nilai-pancasila/
 http://asemanisblog.blogspot.com/2012/10/pancasila-sebagai-ideologi-terbuka.html
 www.inoputro.com/2011/06/pancasila-sebagai-ideologi-terbuka
 http://www.suaragresik.com/2013/08/pancasila-sebagai-kepribadian-bangsa.html

السرة الذاتية

السيرة الذاتية

طاهرمن

مدورا جاوى الشرقي

رقم الجوال :085234000074

 tohermanhercha@gmail.comالرسالة الإيلكترونية :

البيانات الشخصية

§       تاريخ الميلاد            : 03 أكتبير 1994 مـ

§       مكان الميلاد            : سومناف مدورا

§       الجنسية                 : الإندونيسي

§       الحالة الاجتماعية       : عزب

§       اسم الزوجة             : -

§       اسم البنات             : -

المؤهلات الدراسية

§        متخرج المدرسة المتوسطة سونان كاليجوغو جابونج عام 2011

§        متخرج المدرسة الإبتدائية نورالحجر بنرأأس عام 2007

§        متخرج المدرسة الثنوية سونان كاليجوغو جابونج عام 2013

الخبرات التدريسية

§        -

الخبرات النشاطية  

§        خدمة الكهربائية

البحث العلمي

§        أحسين الكهربائية

مالانج , 2 سبتمبار2014

 طاهرمن

pengantar pendidikan

PENGANTAR PENDIDIKAN

KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PEDIDIKAN DASAR

Oleh:

TOHERMAN        130231616433

 

JURUSAN SASTRA ARAB

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

BABI

Pendahuluan

Manajemen Pendidikan dasar mencakup pengelolaan pendidikan di tingakat SD/MI dan SMP/MTs atau sederajat. Seperti di jelaskan dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003: Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah (pasal 1). Peandidikan berbentuk sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat (pasal 2). Pengelolaan sekolah tersebut mengalami masalah dan kendala yang bersumber dari internal lembaga atau dari luar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi untuk memecahkan masalah dan kendala tersebut yang menghambat majunya mutu pendidikan.

Dalam kebijakan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar akan di bahas tentang kebijakan dan Manajemen Pendidikan Dasar.

BAB II

1. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR

1.A. Filosofi dan Kebijakan Pendidikan Nasional

Manajemen Pedidikan nasional merupakan ke seluruhan strategi untuk mencapai atau mewujudkan visi dan misi pedidikan nasional (H.AR.tilaar, 1999). Strategi tersebut perlu di rumuskan dengan sebaik-baiknya mengingat kemampuan-kemampuan yang tersedia baik kemampuan dana maupun sumberdya manusia. Manajemen pendidikan di jenjangpendidikan dasar merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah. Pendidikan dasar menjadi fundamen bai pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, semua sumberdaya harus di fokuskan ke arah tujuan resebut.

Selanjutnya terkait dengan reformasi dalam manajemen pendidikan, maka reformasi filosofi dan nilai-nilai dasar pendidikan sangat di perlukan sebagai dasar pembangunan nasional yang secara konsektual dan di terima oleh logika, secara kultural sesuai dengan budaya bangsa, dan secara politis dapat di terima oleh masyarakat luas. Dalam proses perubahan itu, pendidikan memiliki dua peran, Pertama, pedidikan akan berpengaruh terhadap perubahan masyarakat, dan kedua pendidikam harus memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi menuju terwujudnya masyarakat madani.

Oleh sebab itu, berbagai kaidah mendasar dapat dikaji untuk merumuskan kebijaka-kebijakan pendidikan nasional yang baru agar sesuai dengan arah: (1) pembangunan untuk manusia seutuhnya termasuk pengembangan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang tengah berlangsung amat cermat, (2) pengembangan pedidikan masyarakat yang dapat menumbuhkan perspektif historis, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang di yakini sangat di butuhkan dalam tatanan kehidupan masyarakat baru Indonesia, dan (3) pengembangan pedidikan massal melalui pemberdayaan dan penggunaan media komunikasi cetak dan elektronika.

1.B. DASAR TEORI

Kerangka Konsep Pendidikan dan Manajemen Pendidikan Dasar

A. Konsep Pedidikan

Definisi konsep adalah istilah yang memberikan makna abstrak dan general sebagai contoh di dalam administrasi adalah standardisasi,kepemimpinan, motivasi, budaya, kewenangan. (K. Narayanan dan Raghu Nath (1993)). Sedangkan definisi pendidikan di kemukakan oleh beberapa ahli berikut ini:

a)      Driyarkara (1980)

Pendidikan adalah memanusiakan manusia muda (Pemanusiaan manusia muda)

b)      Dictionary Of Education:

Pendidikan adalah: (a) proses ketika seorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat dia hidup, (b) proses sosial ketika orang diharapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah) sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

c)      Sir Godfrey Thomson

Pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tetap (permanen) di dalam kebiasaan-kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya dan sikapnya.

d)      Crow and Crow

The function of education must be recognized to be guidance of a learner, at all stages of his wants, needs and potentialities that will insure for him a personally satisfying and socially desirable pattern of living. (Fungsi pendidikan harus dikenali sebagai panduan bagi pembelajar, pada keseluruhan tahapan keinginan, kebutuhan dan potensinya (fitrah) yang akan memastikan dirinya suatu kepuasan pribadi dan pola hidup sosial yang di harapkan. Hal ini di tegaskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Sisdiknas bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat dirumuskan sebagai berikut.

a.      Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai seorang individu, maupun sebagai warga negara atua warga masyarakat.

b.      Untuk mencapai tersebut, pendidikan perlu melakukan usaha yang di sengaja dan terencana dalam memilih materi (isi), strategi kegiatan dan teknik penilaian yang sesuai.

c.       Kegiatan tersebut dapat diberikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, pendidikan formal, dan pendidikan nonformal.

B. Arah Pendidikan

            Pendidikan diarahkan dalam upaya untuk hal-hal berikut ini.

a.      Pengembangan Manusia sebagai Makhluk Individu

Pendidikan berusah mengembangkan anak didk menjadi mampu berdiri sendiri. Pedidikan memberikan bantuan agar anak mampu menolong dirinya sendiri, oleh karena itu mereka di berikan berbagai pengalaman didalam berbagai hal seperti konsep, prinsip, generalisasi, inisiatif, kreativitas, kehendak, emosi/ prasaan, tanggung jawab, keterampilan. Anak didik diberi pengakaman dalam kawasan: kognitif,afektif dan psikomotor.

b.      Pengmbangan Manusia sebagai Makhluk Sosial

Di samping sebagai makhluk individu,manusia juga makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Melalui pendidikan dapat di kembangkan suatau keadaan yang seimbang antara aspek individu dan sosial manusia.

c.       Pengembangan Manusia sebagai Makhluk susila (akhlak mulia)

Hanya manusialah yang dapat menetapkan tingkah laku mana yang baik dan bersifat susila serta tingkah laku mana yang baik dan tidak bersifat susila. Melalaui pendidikan di kembangkanlah manusia susila. Anaka didik di usahakan agar mendukung norma, kaidah, dan niliai-nilai susila serta sosial yang di junjung tinggi oleh masyarakatnya. Hal ini akan bermanfaat bagi kepentingan dirinya sebagai individu dan untuk kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat.

d.      Pengembangan Manusia sebagai Makhluk Beragama (Imtaq)

Setiap orang dituntut untuk dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan sebaik-baiknya (Imteq). Pendidikan di usahakan membekali anak didik untuk memahami agama yang dianutnya dan mengamalkannya sesuai tutunan syariat agama.

e.      Pengembangan Manusia sebagai Makhluk profesi

Manusia di tuntut untuk dapat hidup dengan memiliki keahlian. Pendidikan di usahakan untuk membekali anak didik dengan berbagai keahlian yang dapat dijadikan bekal hidupnya dan menjadi lebih bermartabat.

C. Kedudukan Ilmu Pedidikan

            M.J langeveld menyatakan bahwa ilmu mendidik dan ilmu pendidikan (pedagogik) adalah suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki dari objek itu, melainkan mempelajari pola bagaimana seharusnya bertindak. Oleh karena itu, ilmu ini juga disebut ilmu praktis. Meskipun demikian, harus dibedakan antara ilmu mendidik teoretis dan ilmu mendidik praktis. Untuk hal yang pertama pemikiran tertuju kepada penyusunan persoalan dan pengetahuan sekitar pendidikan secara ilmiah, sedangkan hal yang kedua pemikiran tertuju pada cara-cara bertindak.

            Ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris, rohaniah, normtif, dan praktis. Praktis karena objeknya (fenomena dan suasana pendidikan). Rohaniah, suasana pendidikan di dasarkan pada hasrat manusia untuk menafsirkan hakikat anak didik secara tepat, semata bukan objek alam dan untuk tidak membiarkan anak didik pad nasibnya menurut alam, melainkan sebanyak-banyaknya sebagai hasil kegiatan rohaniah manusia (pendidikan sebagai kebudayaan). Normatif, di dasarkan pada pemilihan antara yang baik dan tidak baik untuk anak didik dan manusia pada umunya. Praktis, karena ilmu pendidikan memahami dan mendalami tindakan (proses) pendidikan serta pengarahan yang perlu ada di dalam usaha pendidikan.

D. Usaha Pendidikan

            Pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya di lembaga-lembaga formal pada umumnya di lakukan melalui bentuk-bentuk usaha yang dinamakan pengajaran. Namun, perlu dicatat bahwa usaha pendidikan jauh lebih luas daripada sekadar pengajaran di dalam kelas.

            Pelaksanaan kegiatan pendidikan memiliki beberapa hal pokok sebagai berikut.

a.      Anak didik sebagai individu yang berkembang (anak didik berbeda dengan orang dewasa sehingga pendidikan disesuaikan dengan perkembangannya).

b.      Kewibawaan dan tanggung jawab pendidik (pendidikan mengarahkan anak untuk rela dan sadar berpartisipasi dalam setiap proses pendidikan, yang diprakarsai oleh pendidik)

c.       Kebebasan dan keterikatan anak didik (memilih strategi yang sesuai).

d.      Motivasi dalam kegiatan pendidikan (anak didik jangan jadi penonton, tetapi pelaku (subjek) yang belajar.

e.      Asas aktivitas dalam kegiatan pendidikan (interaksi pendidik dengan peserta didik).

E. Lembaga Pendidikan sebagai Pusat Kebudayaan

            Lembaga pendidikan sebagai peratara sosial di dalam setiap kebudayaan. Menurut koentjaraningratsetiap perantara sosial mempunyai komponen-komponen sebagai berikut: (1) sistem norma, (2) personal, (3) peralatan fisik.

            Tugas guru menurut Thomas Lickona (dalam konteks pendidikan budi pekerti) adalah sebagai berikut:

a.      Pendidik haruslah menjadi seorang model dan sekaligus menjadi mentor dari peserta didik di dalam mewujudkan nilai-nilai moral dalam kehidupan di sekola.

b.      Masyarakat sekolah haruslah merupakan masyarakat bermoral. Peraktekkan disiplin moral.

c.       Menciptakan situasi demokratis di ruang kelas.

d.      Mewujudkan nilai melalui kurikulum (terintegrasi untuk setiap mata pelajaran).

e.      Budaya bekerja sama.

f.        Tugas pendidik adalah menumbuhkan kesadaran karya.

g.      Mengembangkan refleksi moral.

h.      Mengajarkan resolusi konflik.

C. manajmen Pendidikan Dasar

            Pembangunan pendidikan nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern, (depdiknas:2005a).Dalam perspektif sosial, pendiidkan akan melahirkan insan-insan terpalajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Dalam perspektif budaya, pendidikan merupakan wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarka norma, menyosialisasikan nilai dan menanamkan etos di kalalngan warga msyarakat. Dalam perspektif ekonomi, pendiidkan akan menghasilkan menusia-manusia yang handal untuk menjadi subjek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dalam perspektif politik, pendiidkan harus mempu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (good citizens), yang memiliki kesadaran hak dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam manajemen, pendididkan nasional merupakan keseluruhan strategi untuk mencapai atau mewujudkan visi dan misi pendudidkan nasional (H.A.R Tilaar, 1999). Dalam era otonomi  dan desantralisasi, sistem pendiidkan nasional di tuntut untuk melakukan berbagai perubahan, penyesuaian, dan pembaruan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis, yang memberi perhatian pada keberagaman dan mendorong partisipasi masyarakat, tanpa kehilangan wawasan nasional. Pemerintah telah melakukan perintisan dalam mengembangkan bebagai model desantralisasi pengelolaan pendidikan sejak beberapa tahun terakhir.

Rangkuman teori

             Landasan teori kebijakan berfungsi untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah (keilmuan) dan tujuan kebijakan.karena kebijakan sebagai ilmu terapan yang multidisiplin. Pendiikan sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan dan menghasilkan sumberdaya manusia ysng dibutuhkan sesuai arah tujuan pendidikan: individu, sosial, susila, beragama, dan profesi, untuk menjadi good citizens dan mewujudkan civil society dalam era reformasi. Bisa dilihat lagi tujuan idealnya dalam undang-undang NO.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sesuai dengan peran dan fungsi penting pendidikan, maka pendidikan perlu dikelola dengan baik. Dalam praktik pengelolaan pendidikan yang sudah desentralisasi dan otonomi, maka pendidikan dasar menjadi lebih strategis untuk mendapat perhatian.

1.C. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN dan MANAJEMEN PENDIDIKAN

(1) pemerataan dan perluasan akses,

(2) peningkatan mutu, relevensi dan daya saing,

(3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pecitraan publik.

1.      Pemerataan dan perluasan Akses

program pemerataan dan perluasan akses akan dilakukan dengan mengupayakan menarik semua anak usia sekolah yang sama sekali belum pernah sekolah, menarik kembali siswa putus sekolah, dan lulusan yang tidak pernah melanjutkan pendidikan. Bebagai kegiatan berikut akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan program pemerataan dan perluasan.

            Pemberian bantuan biaya operasional. Bantuan biaya operasional pendidikan di berikan dalam rangka membantu sekolah mencapai proses pembelajaran secara optimal. Bantuan pembiayaan tidak membedakan sekolah negeri maupun suasta, madrasah maupun sekolah umum.

            Penyediaan perpustakaan, buku teks pelajaran maupun nonteks pelajaran yang tidak membedakan baik sekolah negeri maupun suasta, sekolah umum dan madrsah.

            Rehabilitasi ruang kelas yang rusak, merupakan upaya melakukan penyediaan sarana penunjang pendidikan yang layak untuk pendidikan dasar.

Unit sekolah baru dan RKB. Penyediaan prasarana pedidikan termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) juga di upayakan dalam rangka pemerataan dan perluasan ditingkat SMP/MTs untuk menampung peningkatan dilakukan dengan memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada.

            Perintisan pendidikan dasar 9 tahun satu atap, merupakan langakh untuk mendirikan SD-SMP Satu Atap atau SMP khusus, yaitu penambahan tingkat kelas (extended classes) untuk penyelenggaraan pendidikan  menengah pertama pada setiap SD negeri yang ada di daerah terpencil, serta berpenduduk jarang atau terpencar. Untuk itu, akan di lakukan pemetaan sekolah agar program dikdas satu atap dan SMP Terbuka dapat lebih optimal pada pendidikan luar biasa (PLB), upaya pemerataan dan perluasan akses di lakukan dengan pengembangan sekolah trpadu (SMP dan SMPLB) melalui pendidikan inklusif.

            Penyelenggaraan kelas Layanan Khususdi Sekolah Dasar, merupakan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar (7-12) yang putus sekolah atau sama sekali tidak pernah sekolah dasar sampai tamat.

2.      Peningkatan mutu, relevensi, dan Daya Saing

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dikdas akan di laksanakan melalui kegiatan berikut: sebagai bagian dari kegiatan yang mendasar dan sistematis adalah pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan sistem penilaian. Model kurikulum yang di kembangkan perlu memperhatikan potensi peserta didik, karakteristik daerah serta akar sosiokultural komunitas setempat, perkembangan iptek. Dinamika perkembangan global, lapangan kerja, lingkungan budaya dan seni, dan lain-lain. Pada jenjang dikdas, muatan kecapan dasar (basic learning content) perlu di tekankan, mencakup kecakapan berkomunikasi (membaca, menulis, mendengarkan, menyampaikan pendapat), kecakapan intrapersonal (memahaman diri, penguasaan diri, evaluasi diri, tanggung jawab, dsb). Kecakapan interpersonal (bersosialisasi, bekerja sama, memengaruhi atau mengarahklan orang lain, bernegosiasi, dsb), kemampuan mengambila keputusan (memahami masalah. Merencanakan, analisis, menyampaikan masalah, dsb).

            Perluasan pedidikan kecakapan hidup dilaksanaka melalui berbagai kegiatan yang medukung pengenalan dasar kewirausahaan dan kepemimpinan, pengenalan dan pengembangan etika, penanaman dasar apresiasi terhadap estetika dan lingkungan hidup.

            Perbaikan sarana dan bahan belajar, seperti perpustakaan, media pembelajaran, laboratorium bahasa/ IPA / matematika, alat peraga pendidikan, buku pelajaran, buku non tek pelajaran/ buku bacaan lain yang relevan. Pemerintah akan melaksanakan pengembangan naskah buku pendidikan dan melakukan pengendalian mutu buku teks pelajaran dan buku nonteks pelajaran.

            Dengan mempertimbangkan pesatmya perkembangan pemanfaatan ICT dalam bebagai sektor kehidupan, pemerintahan akan terus mengembangkan pemanfaatan ICT untuk sistem informasi persekolahan dan pembelajaran termasuk pengembangan e-learning. Langkah-langkah yang akan di lakukan adalah:

a.      Merancang sistem jaringan yang mencakup jaringan internet, yan menghubungkan sekolah-sekolah dengan pusat data dan aplikasi, serta jaringa internet sebagai sarana dan media komunikasi, dan informasi intern sekolah;

b.      Merancang dan membuat aplikasi database, yang menyimpan dan mengolah data dan informasi persekolahan manajemen persekolahan, konten-konten pembelajaran;

c.       Merancang dan membuat aplikasi pembalajaran berbasis portal, web, multi media interaktif, yang terdiri atas aplikasi tutorial dan learning tool;

d.      Mengoptimalkan pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan dalam rangka menunjang peningkatan mutu pendidikan;

e.      Implementasi sistem secara bertahab untuk mencapai secara siknifikan julah sekolah SMP yang akan memudahkan pemanfaatan untuk manajemen pendidikan dan sekaligus juga pemanfaatan ICT untuk medukung proses pembelajaran di seluruh wilayah indonesia;

Utuk mempersiapkan lulusan SMP/MTs yang tidak dapat melanjutkan di berikan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan praktis) sehingga mereka dapat bekerja dan melakukan kegiatan produktif di masyarakat, karena keterbatasan dana pemerintah, program wajib belajar belum dapat di teruskan sampai pendidikan menengah sehingga ancaman llulusan SMP/MTs yang tidak dapat melanjutkan harus di antisipasi.

3.      Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik

Pengembangan kapasitas dewa pedidikan (DP) dan komite sekolah (KS) serta komite

PLS merupakan kegiata yang terus di lakukan dalam rangka pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab mengelolah dikdas. Berfungsinya kedua kelembagaan tersebut secara optimal akan memperkuat pelaksanaan prinsip good governance dan akuntabilitas penyelenggaraan pedidikan.

            Pengembangan kapasitas juga akan terus dilakukan terhadap para pengurus sekolah atau satuan pendidikan nonformal lainnya untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan leadership menuju otonomi pengelolahan. Kegiatan ini, bersama dengan penguatan DP/ KS/ komite PLS, merupakan bagian dari upaya penerapan MBS dan manajemen berbasis masyarakat (MBM) secara maksimal.

            Pengembangan EMIS (education management information system) sebagai sitem pendukung manajemen akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan upaya mengukur sejumlah indikator penting perluasan, mutu dan efisiensi sesuai dengan standar nasional dikdas. Termasuk dalam kemampuan EMIS adalah menggunakan indikator-indikator tersebut untuk memetakan SD/SMP atau satuan pendidikan lainnya yang masuk dalam kategori sekolah di atas SNP, sesuai dengan SNP dan di bawah SNP (standar nasional pendidikan) pada masing-masing daerah dan wilayah. Selain itu, EMIS bermanfaat utuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas data dan informasi pendidikan. Kondisi mengembangkan pencitraan yang positif.

Kesimpulan

            Kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar yaitu dengan (1) permerataan dan perluasan akses, (2) penungkatan mutu, relevansi dan daya saing, (3)

penguatan tata kelola dan akuntabilitas dan pencitraan publik. Isu-isu kebijakan yang harus di jalankan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar adalah sebagai berikut.

1)      Pemerataan dan perluasan akses berupa pemberian bantuan biaya operasional, reha bilitasi ruang kelas yang rusak, unit kelas baru, perintisan sekolah dasar 9 tahun satu atap, penyelenggaraan kelas layanan khusus di sekolah dasar.

2)      Peningkatan mutu,relevensi dan daya saing berupa pengembangan kurikulum, perluasan pendidikan kecakapan hidup, pengembangan kapasitas profesi pendidik, perbaikan sarana dan bahan belajar, pemanfaatan ICT untuk sistem informasi persekolahan dan pembelajaran termasuk pengembangan e-learning, dan pengembangan sekolah berkeunggulan.

3)      Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pecitraan publik berupa pengembangan kapasitas Dewan Pendidikan (DP) dan Komite Sekolah (KS) serta komite PLS merupakan kegiatan yang terus dilakukan dalam rangka pemberdayaan partisipasi masyarakat utuk ikut bertanggung jawab menhelola dikdas, dan pengembangan EMIS (Education Management Information Systems).

DAFTAR PUSTAKA

MULYASA, E. 2003. KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI. ROSDA. BANDUNG

HAMLIK, OEMAR. 2010. MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM. ROSDA. BANDUNG

FATTAH, NANANG. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN NASIONAL. ROSDA. BANDUNG